Pangkalpinang, misterinews – Miris, di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik, pejabat nomor satu di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang justru dikabarkan memblokir sejumlah wartawan tanpa alasan yang jelas. Bukan hanya satu orang, tindakan serupa disebut dialami beberapa wartawan dan telah berlangsung cukup lama.
Wartawan bukan musuh negara dan bukan pengganggu kekuasaan. Wartawan adalah pilar demokrasi yang bekerja menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketika beberapa wartawan justru dibatasi bahkan diblokir akses komunikasinya, publik berhak bertanya: apa yang sebenarnya sedang ditutup-tutupi?
Ironisnya, bukan hanya pemberitaan kritis yang sulit mendapat respons, bahkan informasi positif pun dikabarkan kerap diabaikan. Ini menunjukkan adanya sikap anti komunikasi yang tidak layak dipertontonkan oleh seorang pejabat publik. Jabatan itu dibayar oleh rakyat, sehingga komunikasi dengan masyarakat melalui media bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Lebih memprihatinkan lagi bila masih ada cara pandang sempit bahwa wartawan hanya datang karena uang. Pola pikir seperti ini sangat dangkal dan mencederai profesi jurnalistik. Banyak wartawan bekerja dengan risiko tinggi demi menghadirkan informasi, bukan demi amplop atau belas kasihan pejabat.
Jika benar perilaku memblokir wartawan ini sudah berlangsung lama, maka Menteri Imipas Agus Andrianto didesak segera copot Kalapas tersebut karena gagal memahami keterbukaan informasi dan gagal menjaga hubungan sehat dengan media. Negara tidak butuh pejabat yang anti kritik dan alergi pengawasan.
Presiden Prabowo Subianto juga didesak turun tangan dan copot pejabat bermasalah semacam ini. Pemerintahan yang kuat dibangun dari pejabat yang siap diawasi, bukan pejabat yang sibuk menutup nomor telepon wartawan. Jika bawahan bersikap anti pers, maka citra pemerintahan ikut tercoreng di mata publik.
Pejabat yang tidak mampu menerima kritik seharusnya belajar kembali etika pelayanan publik dari dasar. Bila perlu “sekolah” lagi memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan singgasana. Tidak pantas seseorang menduduki kursi strategis bila komunikasi publik saja gagal, apalagi bila media dianggap ancaman.
Ungkapan bahwa wartawan harus sehat keluar masuk kampung menurut jenderal bintang tiga demi menjaga negeri memiliki makna besar. Ketika wartawan dibungkam, akses ditutup, dan komunikasi diputus, maka yang sedang sakit bukan pers, tetapi demokrasi itu sendiri. Karena itu, evaluasi tegas menjadi langkah yang paling pantas sebelum kepercayaan publik semakin habis.
Sebagai bentuk upaya keberimbangan pemberitaan, media ini juga telah melakukan konfirmasi langsung kepada Kalapas Narkotika melalui pesan WhatsApp pada pukul 13.58 WIB. Namun hingga berita ini disusun, pesan tersebut tidak mendapat tanggapan maupun respons dari pihak yang bersangkutan.
